1 Views
DIPIMPIN oleh Bupati Karimun, Dr. H. Aunur Rafiq, S Sos MSi, Jumat (13/05/2022) siang dilangsungkan Rapat Koordinasi Penanganan DBD dan Pencanangan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Ruang Rapat Cempaka Putih, Kantor Bupati Karimun. Rapat dihadiri oleh Sekda Kabupaten Karimun, Dr. H. Muhammad Firmansyah, MSi dan Kepala Dinas Kesehatan, Rahmadi.
Selain para Camat se-Pulau Karimun hadir pula para RT/ RW dan Lurah juga se-Pulau Karimun. Lalu ada Direktur RSUD Muhammad Sani dan Direktur RSBT serta beberapa undangan lainnya. Rapat tadinya dibuka pukul 14.00 oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun sebelum Bupati sampai. Menurut Sekda, Pak Bupati akan hadir dan saat itu masih ada kegiatan lainnya. Dan karena saat itu Bupati belum hadir, Pak Rahmadi mempersilakan Pak Sekda untuk menyampaikan pengarahan terlebih dahulu agar rapat bisa dimulai. Itu pun sudah terlambat setengah jam dari undangan.
“Insyaallah Bupati akan hadir. Saat ini masih ada tugas lain. Saya tadi diperintahkan untuk mewakili terlebih dahulu,” jelas Pak Sekda mengawali pengarahannya. Lalu dia menyampaikan masalah DBD yang menimpa daerah ini. Dia mengingatkan untuk terus waspada masalah penyakit ini. Dengan menyinggung covid yang baru saja agak mereda, Sekda mengajak agar seluruh masyarakat menjaga kebersihan untuk kesehatan. Tetaplah waspada sebagaimana mewaspadai covid kemarin itu.
Setelah bupati masuk ruang, Kadis Kesehatan mempersilakan bupati memimpin rapat. Dengan mengawali salam silaturahim bersempena Idul Fitri Bupati menjelaskan perihal kesehatan secara umum. “Saat ini daerah kita tengah dijangkiti demam berdarah. Perlu ini menjadi perhatian kita bersama.” Itu penegasan bupati di awal pengarahannya sambil membaca data-data yang diberikan Dinas Kesehatan.
Dengan mengutip beberapa data pengidap DBD Kabupaten Karimun saat ini, bupati memerintahkan para Kepala Puskesmas (Kapus) yang hadir untuk menberikan penjelasan kepada masyarakat. Maksudnya jangan sampai masyarakat abai gara-gara tidak memahami bahaya DBD. Puskesmas adalah yang palung dekat ke masyarakat dan paling memahami penyakit ini.
“Para Lurah bersama RT/RW harus meningkatkan kegiatan penanggulangan DBD di tempatnya masing-masing. RT/RW adalah pimpinan terujung sebagai wakil pemerintah yang juga diberi tunjangan dengan APBD.” Begitu bupati mengingatkan. Oleh karena itu dia minta untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini demi masyarakat kita.
Ada banyak pesan bupati untuk menanggulangi DBD agar tidak menjadi kasus luar biasa. Katanya, jika sudah menjadi luar biasa akan membuat sulit lagi penanganannya.*** (M. Rasyid Nur)
*Diposting juga di mrasyidnur.gurusiana.id