Revitalisasi Gerakan Pramuka

Ketua
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Komjen Pol (Purn) Drs. H. Budi Waseso
dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI, Senin sore
(2/12) di Gedung Nusantara 1, Senayan dilaksanakan dalam suasana yang
penuh keakraban, sekali kali diselingi dengan canda tapi tetap fokus
pada pokok pokok pembahasan untuk pembinaan dan arah Gerakan Pramuka
kedepan.

Di hadapan anggota dewan yang hampir semuanya
baru, Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, Budi Waseso memaparkan bahwa
masalah utama yang mendasari revitalisasi Gerakan Pramuka. Pertama,
kurangnya infrastruktur dan suprastruktur, serta kurangnya pula
kualitas sarana dan prasarana. Mulai dari lemahnya Gudep sebagai ujung
tombak Gerakan Pramuka, kwartir dan kelengkapannya, sampai keberadaan
Bumi Perkemahan (Buper) pramuka.

Kedua, turunnya minat
kaum muda, yaitu anak dan remaja untuk mengikuti kegiatan Pramuka. Hal
ini antara lain juga disebabkan turunnya reputasi dan citra Gerakan
Pramuka, penyelenggaraan Syarat Kecakapan Umum (SKU) dan Syarat
Kecakapan Khusus (SKK) yang tidak menarik, serta materi dan metode
latihan kepramukaan yang kurang berinovasi. Ketiga, ketersediaan jumlah
Pembina dan Pelatih Pembina Pramuka, yang kurang baik dari segi jumlah
maupun mutu. Hal ini antara lain disebabkan kurang berjalannya rekrutmen
Pembina dan kualitas Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) yang ada.

Oleh
karenanya, tegas Kak Buwas sapaan Budi Waseso menyampaikan dalam RDP di
Komisi X DPR RI yang dipimpin Dede Yusuf (Fraksi Demokrat) didampingi
oleh Ketua Komisi X, Syaiful Huda (Fraksi PKB), Kepengurusan Kwartir
Nasional Gerakan Pramuka Masa Bakti 2018-2023 menetapkan visi : “Gerakan
Pramuka menjadi yang terdepan dalam pendidikan nonformal bagi kaum muda
agar berkarakter dan berkecakapan hidup”.

Sementara
misinya, ujar kak Buwas Pertama adalah mewujudkan sistem keorganisasian
dan kepengolaan Gerakan Pramuka yang menyeimbangkan volunterisme dan
profesionalisme, modern, dan melayani seluruh pemangku kepentingan
kepramukaan. Kedua, mewujudkan sistem dan tatalaksana pendidikan
kepramukaan sebagai pendidikan nonformal yang unggul yang mampu menjawab
tantangan lingkungan strategi bangsa, menghasilkan pemimpin-pemimpin
bangsa yang berkualitas sesuai Satya dan Darma Pramuka, dan menjadi
pilihan utama kaum muda Indonesia dalam mengembangkan potensi dirinya.

Ketiga,
mewujudkan kapasitas keuangan, usaha dan aset Gerakan Pramuka yang
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memiliki
kemandirian minimum bagi keberlanjutan Gerakan Pramuka, dan keempat,
mewujudkan kiprah dan pengabdian Gerakan Pramuka kepada masyarakat,
bangsa dan Negara secara maksimal melalui pendekatan informatika,
komunikasi publik dan semangat kerelawanan yang berkelanjutan.

Dengan
tugas tugas yang diemban Gerakan Pramuka dengan visi dan misi yang
disampaikan Ketua Kwarnas, pada prinsipnya seluruh anggota Dewan yang
hadir sepakat mendukung sepenuhnya tugas mulia Gerakan Pramuka dan
mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung sepenuhnya langkah
langkah yang dilakukan Gerakan Pramuka dalam mewujudkan visi dan
misinya.

Mengapa Pramuka akan menjadi satu satunya instrumen Komponen Cadangan Pertahanan Negara?
Karena
didalam Gerakan Pramuka, kegiatan Pramuka sudah memenuhi seluruh aspek
Sumber Daya Pembangunan Nasional dalam bentuk kegiatan Satuan Karya.

Satuan
Karya adalah wadah pembinaan anggota Gerakan Pramuka yang meliputi
seluruh sendi pembangunan bangsa dan yang disesuaikan dengan hobby,
minat, dan bakat serta kemampuan anggota itu sendiri.

Saka yang sudah ada dan berjalan, yaitu:
1. Di Bidang keamanan: Saka Bhayangkara -> Kepolisian.
2. Di bidang pertahanan:
Darat -> Saka Wirakartika
Laut -> Saka Bahari
Udara -> Saka Dirgantara
3. Di bidang kesehatan : Saka Bakti Husada.
4. Di bidang pertanian : Saka Taruna Bumi
5. Di bidang kehutanan : Saka Wana Bakti
6. Di bidang keluarga berencana : Saka Kencana
7. Di bidang lingkungan hidup : Saka Kalpataru
8. Di bidang pariwisata : Saka Pariwisata
9. Di bidang pendidikan dan kebudayaan : Saka Widya Budaya Bakti
Dan akan dibentuk lagi saka lainnya, seperti:
– Saka Tekhnologi dan Informatika
– Saka Bina Sosial
– Saka Jurnalistik
– Saka Pekerjaan Umum
– Saka Bina Pustaka.
Bahkan
kedepannya ada wacana bahwa seluruh proses penerimaan Aparatur Negara
baik sipil maupun militer, wajib bagi pelamar untuk mengikuti Pembinaan
Kepramukaan.